Presiden Indonesia Ridwan Kamil Bukan Jokowi

Turis Jerman Sangka Presiden Indonesia Ridwan Kamil Bukan JokowiPresiden Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, dan Menpar Arief Yahya melakukan kunjungan kerja ke Bandung pada Kamis (16/4). Mereka disambut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ketika melakukan inspeksi kesiapan peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 pada pekan depan. Foto mereka pun diabadikan masyarakat dan awak media.

Ketika para pejabat tersebut berjalan beriringan, ada seorang warga Kota Kembang tersebut yang menceritakan pengalaman uniknya. Adalah Achmad Iman yang mengunggah kisah lucu tersebut melalui akun Path miliknya.

Menurut dia, salah seorang turis asal Jerman yang melihat inspeksi pejabat itu salah mengira sosok presiden RI. Turis asing itu menebak bahwa presiden RI adalah Ridwan Kamil, bukan Jokowi. Saat itu, Emil--panggilan akrabnya--memakai kacamata dan kopiah yang identik dikenakan Sukarno maupun Soeharto. Memang, ketika berjalan, posisi Emil dan Jokowi berada di depan bersama Pratikno.

"Kata turis Jerman di Bandung: Your president is very handsome, cool and looks clever, wearing black tradition hat (kopeah) and eye glases...he look young...how old is he?...Aing teus bisa jawab. ngadon," begitu Achmad Iman menulis pengalamannya. Hingga kini, foto capture status Path tersebut menyebar dan ramai dibincangkan di media sosial.

Bisa Jadi, Ini Alasan Turis Jerman Menyangka Ridwan Kamil Presiden RI

Wali Kota Ridwan Kamil disangka sebagai presiden RI oleh turis asal Jerman, ketika mendampingi Presiden Jokowi melakukan inspeksi peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 di Bandung pada Kamis (16/4). Emil, sapaan akrabnya, mengunggah foto kegiatannya tersebut melalui akun Twitter maupun Facebook. Sontak saja, media sosial ramai membincangkan hal itu. Tidak sedikit yang mengingatkan Jokowi mengapa bisa muncul kehebohan di dunia .

Republika merangkum berbagai komentar yang masuk ke redaksi, mengapa turis asing menyangka Emil yang berstatus sebagai presiden RI, bukan Jokowi.

1. Emil mengenakan kopiah yang sudah menjadi ikon Indonesia di dunia internasional. Rata-rata presiden Indonesia, mulai Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, hingga SBY sering mengenakan kopiah di acar internasional. Hal itu dilakukan Emil ketika terjun ke lapangan, yang di saat bersamaan Jokowi tampil polos.

2. Gestur Emil yang menggerakkan tangan, seperti memerintah, sementara Jokowi diam saja mendengarkan penjelasan bawahannya, seolah membuat Emil menjadi presiden RI.

3. Meski sama-sama mengenakan baju putih lengan panjang, Emil lebih menggulung kemeja hingga ke lengan. Dia menunjukkan seolah sedang benar-benar kerja. Sedangkan, baju lengan panjang Jokowi tidak digulung sama sekali dan rapi.

Sebelumnya, akun Path milik Achmad Iman menulis status seorang turis Jerman yang ikut berkomentar ketika melihat para pejabat itu melakukan sidak di Bandung. "Kata turis Jerman di Bandung: Your president is very handsome, cool and looks clever, wearing black tradition hat (kopeah) and eye glases...he look young...how old is he?...Aing teus bisa jawab. ngadon," begitu Achmad Iman menulis pengalamannya.
Selengkapnya

Abbott Bujuk Jokowi Batalkan Eksekusi Bali 9

Perdana Menteri Australia Tony Abbott telah mengajukan permintaan langsung ke Presiden Indonesia Joko Widodo untuk membatalkan rencana eksekusi mati dua warga negeri Kangguru tersebut. Jokowi diminta untuk menunjukkan belas kasihan terhadap dua anggota Bali Nine yang divonis hukuman mati pada 2006, Myuran Sukamaran dan Andrew Chan. Keduanya ditangkap dan terbukti menyelundupkan seberat 8,2 kilogram dari Bali ke Australia pada 17 April 2005.

Sukamaran dan Chan bukan kelompok pertama atau bagian dari enam terpidana mati yang menjalani eksekusi pada dini hari tadi. Akan tetapi, nasib Sukamaran cukup jelas karena telah masuk dalam 16 orang dari 64 terpidana mati yang permohonan grasinya resmi ditolak Jokowi. Peluang Chan dari penangguhan hukuman mati juga diperkirakan sama. Jokowi telah mengutarakan tak akan memberikan grasi kepada siapa pun dari narapidana yang terbukti terlibat dalam pengedaran atau penyelundupan.

Juru bicara Abbott mengatakan Pemerintah Australia akan terus melakukan representasi untuk mencari cara menghindarkan dua warganya dari eksekusi mati di Indonesia. Bahkan, keputusan ini didukung Pemimpin Oposisi Pemerintah Bill Shorten yang menyatakan, grasi menjadi hak siapa saja yang menghadapi hukuman mati. Upaya banding Abbott disampaikan pengacara dua anggota Bali Nine tersebut, Julian McMahon yang menyatakan, tehnik mengulur keputusan eksekusi menjadi harapan menyelamatkan dua kliennya dari regu tembak. Akan tetapi, ia juga menyatakan upaya ini akan menjadi perjuangan yang berat.

Menurut Mc Mahon, jika permohonan grasi Chan dapat ditangguhkan untuk waktu yang lama, Sukamaran dapat terhindar dari eksekusi. Ia mengklaim dalam hukum di Indonesia, terpidana yang melakukan kejahatan bersama-sama harus menjalani eksekusi secara bersama pula. McMahon mengatakan Abbott harus bisa memberi waktu lebih lama bagi kedua warganya dan terus membujuk Jokowi. Abbot harus membuat yakin Jokowi soal perubahan sikap Sukamaran dan Chan selama di penjara. Keduanya diklaim memberikan pengaruh positif kepada sesama tahanan.

Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott, tidak menyerah untuk meminta pembatalan eksekusi dua sindikat Bali Nine asal Australia. Abbott mengaku menelepon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan yakin eksekusi dua warganya dibatalkan. Namun, Abbott menolak mengungkapkan kepada media, apa yang dia bicarakan kepada Jokowi di telepon soal lobi untuk nasib dua warganya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Menurutnya, Jokowi akan hati-hati mempertimbangkan posisi Indonesia dalam masalah ini. Komentar Abbott ini menyusul pengumuman Jaksa Agung Indonesia, HM Prasetyo, soal 10 terpidana mati yang akan menghadapi regu tembak Indonesia. Prasetyo menegaskan terpidana mati akan dieksekusi di Nusakambangan, Jawa Tengah. Namun, dia tidak mengungkap tanggal dan nama-nama terpidana mati yang akan dieksekusi. ”Ketika semua persiapan telah dilakukan, maka kita akan segera mengeksekusi mereka," katanya.


Selengkapnya

Jokowi-Abbott di Pemakaman Lee Kuan Yew

Jokowi-Abbott Bertemu di Pemakaman Lee Kuan YewJumat 29 Maret 2015, sejumlah pemimpin negara akan menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Kuan Yew, termasuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Lalu akan turut hadir PM Australia Tony Abbott. Diperkirakan keduanya akan bertemu di sana.

Kemudian, Kementerian Luar Negeri China juga menyatakan salah satu petinggi mereka akan datang ke pemakaman Bapak Singapura Modern itu. Namun, Kemlu China belum menyebutkan siapa yang akan datang.

Perwakilan dari China itu akan bergabung dengan sejumlah pemimpin dunia, seperti PM Abbott, PM India Narendra Modi, Presiden Jokowi, Presiden Korea Selatan Park Geun Hye, PM Kamboja Hun Sen, PM Myanmar Thein Sein, PM Thailand Prayut Chan-ocha, dan PM Jepang Shinzo Abe.

Seperti diberitakan Asia One, Kamis (26/3/2015), pejabat pemerintahan Jepang mengatakan PM Abe akan merombak sejumlah agenda untuk terbang ke Singapura.

Kehadiran pemimpin-pemimpin negara itu tentu akan menjadi ujian bagi Pemerintah Singapura. Sebab, banyak di antara mereka hanya tinggal sehari di sana.

Setelah pemakaman di University Cultural Centre, para pemimpin negara akan meninggalkan Negeri Singa. Tentu, itu membutuhkan koordinasi yang ketat dalam menjaga keselamatan mereka. okezone
Selengkapnya

Saatnya Bersatu Mendukung Presiden Jokowi

Saatnya Bersatu Mendukung Presiden JokowiSekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Fraidz, Dimyati Natakusumah mengatakan tak ada lagi Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Hal itu disampaikannya menanggapi kemungkinan akan keluar dari KMP yang disampaikan Ketua Umum Djan Faridz. "Sudah tidak ada itu KMP atau KIH dalam pemerintahan," ujarnya saat dihubungi ROL, Ahad (15/3).

Menurutnya, sudah tidak perlu ada dua kelompok dalam pemerintahan. Sudah saatnya bersatu mendukung Presiden Jokowi. Ia juga mengatakan di dalam DPR juga tidak ada kelompok-kelompok berdasarkan koalisi. Semua mendukung bersatu dalam pemerintahan.

Ia mengibaratkan tak ada permasalahan soal suku asal para anggota dewan. Jawa, Sunda, Betawi dan sebagainya melebur menjadi satu. Tidak ada pembeda-bedaan. Hal itu juga berlaku dalam dukungan kepada Presiden Jokowi.

Saat dikonfirmasi akan mendukung KIH, ia menolak dikatakan demikian. Ia mengaku hanya mendukung Presiden Jokowi memerintah Indonesia.

Dimyati mengaku belum ada islah antara kubunya dengan pihak Romahurmuziy atau Romi. Padahal Jumat (13/3) lalu telah terjadi pertemuan keduanya dalam Muktamar Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) di Batam, Kepulauan Riau. Pertemuan itu digadang-gadang sebagai bentuk islah kedua kubu.

Dimyati mengatakan belum ada islah sampai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Laoly menghentikan intervensinya pada PPP.
Selengkapnya

Empat Isu Penting Ini Jokowi-JK Beda Pendapat

Empat Isu Penting Ini Jokowi-JK Beda PendapatSejak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla beberapa kali berbeda pendapat. Kerap suara keduanya bertolak belakang dalam memandang suatu persoalan. Apa saja perbedaan pandangan Jokowi dengan Jusuf Kalla?

1. Perampingan kabinet
Jokowi menawarkan perampingan kabinet agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan antar-kementerian. Jokowi mengatakan perampingan yang dimaksud tidak selalu mengurangi jumlah menteri. Namun, ujar dia, bisa mengurangi jumlah eselon di sejumlah kementerian.

Jusuf Kalla berpandangan sebaliknya. Perampingan kabinet justru akan menguras banyak energi. Kalla menganggap jumlah 34 menteri untuk mengurus 250 juta rakyat Indonesia sudah cukup ramping.

2. Lelang menteri
Jokowi hendak menggunakan sistem yang sama ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, yaitu lelang jabatan. Jokowi, yang kala itu belum dilantik sebagai presiden, ingin menyeleksi dan melelang menteri yang bakal menjadi pembantunya. "Ya, mirip-mirip lelang jabatan," ucap Jokowi pada Juli 2014.

Sebaliknya, Jusuf Kalla menuturkan lelang jabatan tak bisa dipakai untuk mengisi posisi menteri. Kalla beralasan, jabatan menteri sangat penting sehingga sebaiknya dipilih langsung oleh presiden. "Menteri itu dicari, rekam jejaknya harus detail," kata Kalla.

3. Pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri
Presiden Jokowi menyatakan akan membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Pernyataan Jokowi itu disampaikan Ketua Tim 9 Syafii Maarif. Dia mengaku ditelepon langsung oleh Jokowi terkait dengan pembatalan ini.

Sebaliknya, Kalla justru menuturkan jadi atau tidaknya Budi Gunawan dilantik bergantung pada putusan praperadilan. Kalla juga mengatakan akan melantik Budi Gunawan jika menduduki jabatan sebagai presiden.

4. Pembentukan Kantor Staf Kepresidenan
Presiden Jokowi membentuk Kantor Staf Kepresidenan. Kantor ini dipimpin langsung kawan lama Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan. Jusuf Kalla menyatakan tak tahu adanya pelantikan Luhut untuk duduk di posisi tersebut. - Tempo
Selengkapnya