Presiden Jokowi Main Game Clash of Clans

Presiden Jokowi Main Game Clash of Clans
Presiden Joko Widodo memang fenomenal. Segala aktifitasnya pati mejadi bahan pemberitaan media massa nasional bahkan internasional. Ini tidak terlepas dari kebiasaannya sebagai pejabat negara tanpa batas dengan rakyat. Jokowi senang blusukan sebagai agenda kerjanya sekaligus melihat langsung kondisi di wilayah yang ia pimpin.

Kebiasaan Jokowi blusukan hingga menjadi orang nomor satu di Indonesia terus berlangsung hingga kini. Namun ada kegiatan lain Jokowi yang bisa dianggap nyeleneh sebagai kepala negara. Beredar foto Jokowi sedang bermain game online yang lagi trend yakni Clash of Clans (CoC). Dalam foto itu, mantan Walikota Solo ini menggenakan baju putih dan jari-jarinya sibuk menyentuh iPad bermain CoC.

Entah kapan pengambilan foto ini dan kapan beredarnya, ternyata Jokowi bermain CoC tidak sendiri. Terlihat beberapa orang duduk di sofa lain dengan tersenyum. Namun pandangan Jokwi tetap pada iPad yang dipegang bermain game asal Finlandia itu.

Menurut kabar yang beredar, Jokowi senang bermain CoC permainan yang penuh strategi. Dimana game ini harus mengatur sebuah klan, mempertahankannya dari serangan musuh, sambil terus menyerang tempat tinggal para goblin. Nah kalian yang sedang menggilai CoC, beranikah menyerang milik Jokow? (*tribunnews)
Selengkapnya

Presiden Joko Widodo Kunjungi Perbatasan

Kunjungi Entikong, Jokowi Janji Perbaiki Kawasan Perbatasan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan merehab Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Entikong, Kalimantan Barat (Kalbar). Menurut Jokowi, kondisi pos di perbatasan ini tidak mengenakkan. Hal itu diungkapkan Jokowi saat meninjau PPLB Entikong yang merupakan pintu perbatasan darat pertama Indonesia, Rabu (21/1/2015).

Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Widodo dan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto tampak kecewa melihat kondisi pos perbatasan tersebut. “Saya dapat informasi tadi, memang sudah lebih dari 25 tahun enggak di apa-apain, bila dibandingkan dengan negara tetangga memang sangat jauh ketinggalan, “ kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, jika dilihat dari sisi pelayanan dan fisik gedung, kondisi PPLB Entikong sangat jauh dibandingkan negara tetangga. Pada tahun ini, kata Jokowi, pemerintah akan mulai membangun kawasan perbatasan Entikong dan wilayah perbatasan lain di Indonesia. “Khusus PPLB Entikong, pembangunannya akan dimulai Maret mendatang,” kata Jokowi.

Pada Desember mendatang, lanjut Jokowi, ia akan kembali mengunjungi PPLB entikong untuk melihat perkembangan pembangunan yang sudah berjalan. Dalam kunjungannya ini, Presiden juga berdialog dengan masyarakat setempat. Salah satu yang dikeluhkan masyarakat adalah kondisi jalan darat dari Entikong-Pontianak yang mengalami rusak berat.

Proyek jalan Trans Kalimantan - Selain ke Entikong, Presiden Jokowi dan rombongan juga mengunjungi proyek pembangunan jalan akses dan Jembatan Tayan yang berada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Jembatan Tayan menghubungkan Pulau Tayan dengan daerah Kecamatan Tayan dan Bisak.

Sementara, sasaran akhir proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalbar pada tahun anggaran 2015 adalah selesainya jalan akses Sajingan–Aruk (11,6km), Balai Karangan– ntikong (19,2 km), dan Nanga Badau–Batas Serawak (3,8) km. Semua proyek ini merupakan akses menuju perbatasan Kalimantan Barat. Presiden Jokowi meminta agar proyek ini dikawal dan diselesaikan tepat waktu. “Ini wilayah perbatasan akan dijadikan etalase Indonesia,” ujarnya. Sumber : setkab - kompas
Selengkapnya

Pernyataan Dramatis Jokowi di Provinsi Papua

Pernyataan Dramatis Jokowi di Papua
UNTUK kesekian kali sejak sebelum dan sesudah menjabat presiden, Joko Widodo mengeluarkan pernyataan dramatis yang mencerminkan hasrat untuk mendorong keterbukaan ketika menilai suatu peristiwa dan masalah dalam masyarakat.

Kali ini di Jayapura, Papua, dalam Perayaan Natal Nasional pada 27 Desember 2014, Jokowi sebagai presiden menyerukan perdamaian ”kepada semua pihak” dengan mengakhiri konflik dan kekerasan di Papua. ”Rakyat Papua juga butuh didengarkan, diajak bicara,” kata Jokowi.

Jokowi juga menyesalkan dan berduka cita atas penembakan di Enarotali, Kabupaten Paniai, 8 Desember 2014, yang mengakibatkan lima warga tewas, termasuk empat pelajar sekolah menengah. Ia berjanji menyelesaikan kasus ini sampai tuntas.

Kata hati Jokowi ini mengingatkan saya pada warga Timor Lorosa’e ketika tanah air mereka masih masuk Indonesia. Para pejabat Indonesia waktu itu mengingatkan bahwa Timor Timur mengalami banyak pembangunan dibandingkan dengan masa penjajahan oleh Portugis. Warga Timor Lorosa’e menjawab, ”Baiklah, angkat saja semua jalan, jembatan, dan bangunan kembali ke Indonesia. Yang kami inginkan hanyalah kemerdekaan.”

Sama seperti di Timor Timur pada masa lampau dan di Provinsi Aceh selama berlangsung konflik bersenjata, pemberitaan pers tentang Papua sangat terbatas. Wartawan di Papua masih traumatis karena tekanan yang bertahun-tahun mereka alami apabila memberitakan masalah yang tidak menyenangkan pemerintah dan narasumber masih tetap takut mengutarakan informasi dan pendapat kritis.

Keterbatasan arus informasi dan berpendapat dari Papua juga tecermin dalam pemberitaan pers nasional sehingga masalah dan peristiwa yang timbul di ujung timur Indonesia itu sering kali tidak muncul secara komprehensif. Insiden penembakan di Enarotali bulan lalu, misalnya, lebih jelas dalam laporan di media internet berdasarkan wawancara dengan pengamat hak asasi manusia dengan banyak narasumber anonim di Papua.

Papua terisolasi - Kompas
Selengkapnya

100 Hari Kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK

100 Hari Kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK
DPR Minta Jokowi Evaluasi 100 Hari Kinerja Kabinet - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja kabinetnya setelah 100 hari dibentuk.

Fahri melihat ada banyak persoalan yang telah diciptakan Jokowi maupun para menterinya.

"Seharusnya ada evaluasi kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi. Ini mutlak dan menjadi hak publik untuk mengetahuinya," kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Selasa(6/1).

Fahri mencatat ada sejumlah kebijakan Jokowi yang berbahaya bagi demokrasi. Dia mencontohkan perintah Jokowi agar para menterinya tidak menanggapi undangan DPR saat pemerintahan baru dibentuk. Menurut Fahri perintah itu keliru karena mengesankan pemerintah bermusuhan dengan DPR. Padahal musuh DPR adalah sesama anggota DPR itu sendiri.

Wakil Sekretaris Jendral DPP PKS ini juga mempersoalkan keputusan Jokowi menaikan harga BBM tanpa berkonsultasi dengan DPR. Apalagi menaikan harga BBM bersubsidi dilakukan saat harga minyak mentah dunia sedang turun drastis. "Apakah benar harga BBM bersubsidi itu masih disubsidi?," tanya Fahri.

Kebijakan-kebijakan Jokowi juga terkesan tidak menghargai keberhasilan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Padahal, SBY sudah mewariskan stabilitas politik, sosial, ekonomi, dan keamanan kepada pemerintahan Jokowi. SBY bahkan mau mengundang Jokowi dan menjelaskan tata kelola pemerintahan.

"Jokowi juga mendapatkan ruang fiskal sebesar Rp 250 triliun," ujar Fahri.

Tapi apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi? Pemerintahan Jokowi malah mengubah berbagai program sosial yang sudah dicanangkan SBY dengan nama baru.

Seolah segala program seperti beasiswa bagi siswa miskin, jaminan kesehatan untuk rakyat, dan program kesejahteraan bagi keluarga tidak mampu adalah hasil pemikiran Jokowi.

"Harusnya dia berterima kasih, tapi justru yang dia lakukan merubah program-program itu dengan nama lain dan mengklaim itu adalah hasil kerjanya," kata Fahri.

Sejauh ini Jokowi juga belum berhasil membuktikan jargon-jargon kampanye yang dia gembar-gemborkan. Fahri mencontohkan sampai saat ini tidak jelas apa yang dimaksud Jokowi dengan revolusi mental. Sebab tidak gerakan perubahan masif yang dilakukan pemerintah.

"Kalau revolusi mental harusnya ada gerakan yang masif dong, tapi ini tidak ada kan," tegasnya.

Cepat atau lambat rakyat akan bereaksi dengan berbagai kebijakan pemerintah. Fahri mengatakan kemarahan rakyat akan meledak apabila pemerintah terus melakukan kebijakan-kebijakan yang ngawur.

"Tapi kalau sudah waktunya maka dia akan meledak dan menimbulkan banyak kerusakan. Ini bisa terjadi kalau pemerintah terus tidak cermat. Di negara maju saja ada revolusi kok," kata Fahri. - Republika
Selengkapnya

Mantan Tim 11 Jokowi kini di Ring 1 Istana

Mantan Tim 11 Jokowi kini di Ring 1 Istana
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat sejumlah anggota tim yang dulu terlibat di Tim Transisi maupun Tim 11 menjadi 'pembantunya'. Ketua Tim Transisi Rini Soemarno kini menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara. Dua Deputi Tim yakni; Anies Baswedan diangkat menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sementara Andi Widjajanto ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet.

Pekan lalu, tiga mantan anggota Tim Transisi yang juga eks anggota Tim 11 yakni Teten Masduki, Alexander Lay, dan Jaleswari Pramodhawardhani diangkat sebagai staf khusus Sekretaris Kabinet.

Tim 11 dibentuk langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Salah satu tugas tim ini adalah menyusun materi kampanye Jokowi-JK.

Saat Jokowi dan JK ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil persiden, Tim 11 dibubarkan dan dibentuklah Tim Transisi. Salah satu tugas tim ini adalah menyusun Arsitektur Kabinet dan Lembaga Kepresidenan untuk pemerintahan Jokowi - JK.

Setelah Jokowi-JK resmi berkantor di Istana, sebagian anggota Tim 11 dan Tim Transisi ada yang diangkat menjadi menteri, ada pula yang ditunjuk sebagai staf menteri.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku tak ambil pusing dengan tudingan adanya ajang 'bagi-bagi kursi' untuk mantan anggota Tim Transisi. "Ya nggak apa-apa juga toh kalau ada kesan seperti itu, lalu apa salahnya?" kata Andi di Istana Negara Jumat (2/1/2015) pekan lalu.

Namun belum semua mantan anggota Tim Transisi dan Tim 11 kini mendapat posisi di samping Jokowi. Ada Prananda Prabowo yang hingga kini belum 'dijawil' oleh Jokowi.

Padahal peran putra Ketum PDI Perjuangan Megawati itu dalam mengusung Jokowi tak bisa dibilang kecil. Prananda termasuk salah satu anggota Tim 11, bersama Andi Widjajanto, Teten dan Jaleswari.

Setelah KPU menetapkan Jokowi sebagai presiden terpilih, Prananda mendapat tempat di Tim Transisi Jokowi. Prananda memimpin Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang berfungsi membahas arah blusukan Joko Widodo. Kantor Transisi memang menjadi tempat membahas persiapan pemerintahan Jokowi-JK lima tahun ke depan.

Nantinya, Jokowi akan blusukan ke tempat-tempat yang bersifat mendesak untuk dikunjungi. Blusukan ini akan diatur oleh Satgasus beserta Jokowi juga tentunya. Blusukan semacam ini disebut sebagai Blusukan Tematik.

Nah, Prananda berperan memberikan masukan terkait blusukan yang selama ini sudah jadi tradisi kepemimpinan Jokowi ini. Kebetulan di internal PDIP Prananda juga memimpin pusat Litbang PDIP yang dikenal dengan istilah situation room.

Apa posisi untuk Prananda yang kini disiapkan oleh Jokowi? - Detik
Selengkapnya