Jokowi Sesalkan Peristiwa Kerusuhan di Tolikara

Presiden Jokowi Sesalkan Peristiwa Kerusuhan di TolikaraPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan dan meminta maaf atas peristiwa penyerangan jamaah salat Idul Fitri dan pembakaan masjid di Tolikara, Kabupaten Karubaga, Papua. Pernyataan dari Presiden Jokowi itu disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya.

"Ini musibah dan atas nama Presiden, saya memohon maaf," katanya di Kantor Staf Khusus Presiden Gedung Sekretariat Negara Jakarta, Sabtu.

Lenis mengatakan sudah melaporkan insiden itu kepada Presiden melalui Sekretaris Pribadi dan juga kepada Seskab Andi Widjajanto pada Jumat malam. "Saya juga minta izin untuk menggelar jumpa pers pada pagi ini," katanya.

Ia menyebutkan pemerintah akan segera membangun kembali bangunan yang rusak atau terbakar termasuk rumah dan pasar. "Tanggal 29 Juli ini saya akan sana, kami akan selidiki, jangan khawatir negeri ini kaya," kata Lenis yang juga Kepala Suku Papua.

Lenis menjelaskan berdasar laporan dari Masyarakat Adat Papua, akibat kejadian itu satu orang meninggal dan 12 orang mengalami luka. "Ini sudah ada pelanggaran hukum. Siapa yang melakukan tindakan kekerasan harus diproses secara hukum," katanya.

Ia pun tidak percaya peristiwa itu bisa terjadi di Papua. Sebab sepanjang ingatannya tidak pernah ada konflik yang mengatasnamakan agama di Papua. Lenis menyebutkan berdasar kalender nasional, tanggal 17-18 Juli 2015 sudah ada agenda nasional sehingga semua pihak di daerah harusnya saling berkoordinasi dan berkomunikasi.

"Perlu ditanyakan kepada pemda, polres, gereja dan pihak lain apa pernah bicara soal agenda di kalender ini atau tidak. Jangan sampai yang disalahkan hanya masyarakat," katanya.

Ia menyebutkan tanggal 25 Desember juga ada agenda nasional sehingga orang harus menghormati dan memberi kesempatan kepada orang untuk menjalankan ibadah. Sebelumnya pada Jumat 17/7 terjadi kerusuhan di Kabupaten Tolikara yang diduga disebabkan salah paham karena pengeras suara.

Pada saat bersamaan di daerah tersebut berlangsung dua acara yang digelar oleh dua umat agama yang berbeda. Ada acara perayaan Idul Fitri dan pertemuan pemuka masyarakat gereja.
Selengkapnya

Jokowi dan Revisi PP BPJS Ketenagakerjaan

Revisi PP BPJS Ketenagakerjaan Permalukan Jokowi Dua KaliPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menilai aturan baru program Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dapat dipastikan akan ditolak oleh masyarakat. Menurutnya, aturan baru JHT ini dibuat secara setengah hati dan asal-asalan.

Melalui keterangan yang diterima CNN Indonesia, Said mengatakan aturan baru ini dapat menjadi batu sandungan yang baru bagi Presiden Joko Widodo. Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah (PP) nya baru ditanda tangani sehari (30/6) sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS memerintahkan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Juli 2015.

"Ini akan mempermalukan Presiden Jokowi untuk yang kedua kalinya," ujar Said, Minggu (5/7). Hal seperti ini sempat terjadi terkait pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan. Penolakan dari masyarakat pun timbul terkait hal itu.

Hingga akhirnya, Presiden Jokowi menerbitkan peraturan presiden untuk membatalkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Hal serupa sebelumnya diutarakan oleh Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf. Ia mempertanyakan apakah Presiden Jokowi telah membaca dan memahami isi PP JHT terlebih dahulu.

Adapun, mulai 1 Juli tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program yaitu Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa untuk persiapan hari tua, saldo yang dapat diambil hanya sepuluh persen dan untuk pembiayaan perumahan saldo yang dapat diambil hanya 30 persen. Sementara, pencairan dana secara penuh baru bisa dilakukan ketika peserta berusia 56 tahun.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai bahwa sebenarnya kebijakan yang diambil oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak keliru lantaran lembaga ini menjalankan amanat undang-undang. Namun, kenyataannya sebagian masyarakat masih memikirkan hidup hari dan esok. Berdasarkan pertimbangan itulah, Presiden memutuskan untuk segera merivisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jaminan Hari Tua (JHT)

Menurut Jokowi, revisi PP bisa lebih cepat dilakukan daripada merevisi undang-undang karena tanpa melalui proses konsultasi dengan DPR. "Kalau revisi PP kan bisa lebih cepat," ujar dia seperti dikutip siaran pers yang diterima CNN Indonesia dari anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki. - CNN Indonesia
Selengkapnya

Jokowi Hadiri Peringatan Nuzulul Quran

Jokowi Sentil Penyerapan Anggaran di Peringatan Nuzulul QuranPeringatan Nuzulul Quran 1436 Hijriah Tingkat Nasional digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/7/2015). Peringatan turunnya kitab suci Alquran ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingati Nuzulul Quran Tahun 1436 H/2015 M Tingkat Nasional dengan mengundang para menteri, pejabat setingkat menteri, dan duta besar negara sahabat di Istana Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (3/7) malam. Tanpa mengesampingkan kehidmatan acara peringatan tersebut, Jokowi sempat menyinggung soal penyerapan anggaran oleh kementerian dan lembaga yang dibawahinya, tergolong sangat minim.

Jokowi berpendapat, setiap kali peringatan Nuzulul Quran diselenggarakan, baik di ingkat kenegaraan maupun kampung, secara otomatis umat Islam lebih bersemangat menjalankan ibadah seperti salat tahajud, ikhtiar, dan amal ibadah lainnya, semata untuk mendapat rida dari Allah. Sang Kepala Negara berdoa agar rakyat bisa cukup sandang, pangan, dan papan. "Supaya rakyat sehat, berpendidikan, dan punya harga diri dan martabat, karena sesungguhnya negeri kita yang besar ini mestinya bisa maju, sejajar dengan negara maju lainnya," ujar dia.

Jokowi pun menegaskan, masyarakat perlu menegakkan prinsip persaudaraan, baik manusia, sebangsa, dan setanah air, sebagai pemeluk agama dan kaum muslimin. Menurut dia, dengan spirit ukhuwah tersebut, pemerintah dan masyarakat punya kekuatan alamiah untuk membendung radikalisme atas nama agama. Sebelumnya, orang nomor satu di republik ini kembali meminta para pembantunya mempercepat penyerapan anggaran meski himbauan serupa di awal tahun tak efektif mengoptimalkan belanja. Untuk itu, seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah segera menggelar tender proyek dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bukan anggarannya saja yang dihabiskan cepat, kata Sofyan, tetapi yang penting adalah segera merealisasikan proyek-proyek pembangunannya. Terutama di daerah, lanjutnya, seluruh bupati dan gubernur harus mempercepat izin proyek dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan BPKP. Selain itu, Sofyan mengatakan Jokowi meminta aparat penegak hukum seperti BPKP melakukan pemeriksaan di awal sebelum proyek ditenderkan agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari. (Setpres RI) Jakarta, CNN Indonesia
Selengkapnya

Perintah Jokowi Usai Pesawat Jatuh di Medan

Perintah Jokowi Usai Pesawat Jatuh di MedanPresiden Joko Widodo mengeluarkan dua perintah terkait jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Jamin Ginting, Medan, siang tadi. Ia juga mengucapkan belasungkawa.

"Evakuasi korban pesawat Hercules harus diutamakan. Selanjutnya evaluasi usia pesawat dan alutista," kata Presiden di akun Twitter resmi @jokowi, Selasa (30/6/2015).

Pesawat Hercules hibah dari Amerika Serikat tersebut membawa 12 awak. Pilot Kapten Penerbang Sandy Permana membawa pesawat terbang dari Pangkalan Udara Suwondo untuk menuju Tanjung Pinang.

Baru dua menit lepas landas, pesawat jatuh. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna memastikan12 kru dan 113 warga sipil tewas akibat kecelakaan itu. "Total ada 113 penumpang. Kalau yang selamat tak ada. Jenazah baru ditemukan 49 orang," kata Agus.

Agus juga mendapatkan laporan bahwa 23 jenazah sudah bisa diidentifikasi. Namun, ia belum bisa memastikan identitasnya karena harus mengecek ke Rumah Sakit Adam Malik.

Atas kejadian ini, Agus memerintahkan seluruh pesawat Hercules tipe B tak terbang selama investigasi belum rampung. "Saya berharap hasil investigas bisa segera keluar. Kalau tidak, seluruh pesawat Hercules tipe B tak akan bergerak," jelasnya. - metrotvnews
Selengkapnya

Ahok Geram Menteri Hina Presiden Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama berang saat mengetahui ada oknum menteri anggota Kabinet Kerja menghina Presiden Joko Widodo. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, Presiden merupakan pemimpin negara yang patut diteladani bukan dicela.

Dia mengaku belum pernah mendapat informasi dari Jokowi terkait adanya penghinaan Presiden. "Saya belum tahu, Presiden belum pernah cerita sama saya," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2015) malam.

Suami Veronica Tan itu mengatakan, tidak pantas seorang menteri menghina kepada pemimpin tertinggi negara. "Gimana sih Presiden itu kok dijelek-jelekkan," kata Ahok dengan suara meninggi.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan ada menteri yang menghina Presiden Jokowi. Hinaan itu dilontarkan usai rapat di Istana Negara beberapa waktu lalu.

"Ada menteri yang menghina Presiden. Pembantu Presiden malah menghina. Siapa orangnya, silahkan tanya ke Presiden," kata Tjahjo kemarin.

Dituding Menghina Jokowi, Rini: Dasarnya Apa?

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarmo tak terima dengan tudingan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebut dirinya menghina Presiden Joko Widodo. Menurutnya, tudingan Tjahjo tak beralasan.

"Itu dari mana? Coba tanya ke dia dari mana dasarnya, datanya dari mana?" kata Rini usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Menurut Rini, bagaimana mungkin sebagai bawahan dirinya mengecilkan Kepala Negara. Ia juga membantah pernah mengeluarkan kata-kata tidak sopan terhadap Jokowi.

"Kalau saya sebagai pembantu Presiden tentu menghormati bapak Presiden," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku siap pasang badan terhadap menteri yang menghina Jokowi. Data tersebut sudah ia sampaikan kepada Presiden. Tapi Tjahjo enggan menyebutkan nama menteri tersebut.

"Sebagai Mendagri, siapa saja yang menghina presiden, menghina lambang negara, maka Mendagri siap membela. Siapa pun itu," ujarnya di kediaman Puan Maharani, kemarin. - metrotvnews
Selengkapnya