Formasi Terakhir Nama Menteri Kabinet Jokowi

Mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menyatakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini telah rampung menyusun daftar kabinet. Jokowi-JK memastikan 34 nama tokoh yang akan menjabat menteri. "99 persen sudah selesai tadi sore," katanya di Istana Negara, Kamis, 23 Oktober 2014.

Andi menyatakan 34 nama itu termasuk beberapa tokoh yang dalam beberapa hari dipanggil ke Istana. Namun tak semua yang datang merupakan calon menteri. Beberapa hanya diajak berdiskusi soal pemerintahan dan hukum. Andi sendiri mengklaim tak tahu persis nama tokoh yang masuk dalam kabinet Jokowi-JK.

"Tidak semua dipanggil ke Istana. Ada beberapa orang yang sudah Presiden kenal dekat dan lama," kata Andi. Namun ia yakin, mulai esok, tak akan ada lagi pemanggilan tokoh-tokoh ke Istana. Semua nama tersebut, kata Andi, tak akan berubah kecuali terjadi hal-hal khusus.

Soal nama baru yang diserahkan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad juga sudah jelas. Jokowi-JK sudah memiliki gambaran soal penelusuran KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "Beberapa tokoh ditelepon langsung oleh Presiden hanya untuk menanyakan kesanggupannya. Karena Presiden sudah kenal," kata Andi.

Kedatangan dua politikus Partai NasDem, Ferry Mursyidan Baldan dan Enggartiasto Lukita, ke Istana, Kamis ini, menutup pertemuan Jokowi dengan para calon menterinya. Pemanggilan sendiri sudah dimulai Jokowi sejak hari kedua dirinya menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada Senin, 20 Oktober 2014. - Tempo

Berdasarkan sumber Kompas di kalangan elite sekitar Jokowi, ada sejumlah perubahan nama kementerian jika dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Bersatu II. Selain itu, bidang kemaritiman tidak berada dalam kementerian koordinator, tetapi pada pos kementerian.

Dari daftar tersebut, masih ada empat kementerian yang belum terisi, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berikut proyeksi susunan kabinet tersebut.

1. Wiranto diprediksi menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Ryamizard Ryacudu dicalonkan menjadi Menteri Pertahanan
3. Tjahjo Kumolo dipersiapkan menjadi Menteri Dalam Negeri
4. Retno Marsudi diprediksi menjadi Menteri Luar Negeri
5. Niken Widiastuti diproyeksikan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika
6. Saldi Isra diperkirakan menjadi Hukum dan Hak Asasi Manusia/Menteri Luar Negeri
7. Puan Maharani diproyeksikan menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
8. Ferry Mursidan diproyeksikan menjadi Menteri Agraria dan Pertanahan
9. Siti Nurbaya dicalonkan menjadi Menteri Kehutanan/Lingkungan
10. Yuddy Chrisnandi diproyeksikan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga
11. Din Syamsudin diproyeksikan menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
12. Lukman Hakim dicalonkan menjadi Menteri Agama
13. Komarudin Hidayat diproyeksikan menjadi Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah
14. Sudharto diproyeksikan menjadi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
15. Marwan Ja'far diproyeksikan menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
16. Hanif Dhakiri diproyeksikan menjadi Menteri Tenaga Kerja, Desa Tertinggal, dan Transmigrasi/Kepala BNPTKI
17. Sofyan Djalil diproyeksikan menjadi Menteri Koordinator Perekenomian
18. Rini Soemarno dicalonkan menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara
19. Khofifah Indar Parawansa diperkirakan menjadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
20. Bambang Brojonegoro dipersiapkan menjadi Menteri Keuangan
21. Rahmat Gobel diproyeksikan menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan
22. Kuntoro Mangkusbroto diproyeksikan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
23. Ignatius Jonan diproyeksikan menjadi Menteri Transportasi
24. Basuki Hadimuljono diproyeksikan menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25. Agus Suhartono diproyeksikan menjadi Menteri Maritim
26. Indroyono Soesilo dipersiapkan menjadi Menteri Agraria/Kedaulatan Pangan
27. Susi Pudjiastuti diproyeksikan menjadi Kementerian Pariwisata
28. Hasto Kristiyanto diproyeksikan menjadi Menteri Sekretaris Negara
29. Pramono Anung diproyeksikan menjadi Sekretaris Kabinet
30. HM Prasetyo diproyeksikan menjadi Jaksa Agung

Selain itu, ada beberapa tokoh yang diproyeksi akan menduduki posisi penting untuk membantu Jokowi, yakni:

- Luhut Binsar Panjaitan diproyeksikan menjadi Kepala Staf Kepresidenan
- Anis Baswedan dicalonkan menjadi Staf Kepresidenan
- Putra Nababan dipersiapkan menjadi Staf Kepresidenan
- Andi Wijayanto diperkirakan menjadi Staf Sekretaris Negara
- Mirza Adityaswara diproyeksikan menjadi Gubernur BI/Direktur Jenderal Pajak

Sumber : Tribunnews

Selengkapnya

3 Calon Menolak Keras Jadi Menteri Jokowi

Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan siapa para pembantunya selama lima tahun pemerintahannya mendatang. Dia sudah memanggil sejumlah nama calon menteri ke Istana Negara. Toh, tidak sedikit yang terang-terangan menolak tawaran menjadi menteri di kabinet Jokowi. Siapa saja mereka?

1. MUHAIMIN ISKANDAR 

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini sebelumnya disebut-sebut sebagai calon Menteri Koordinator Pendidikan, Budaya, dan Pembangunan Manusia. Beberapa saat setelah muncul adanya kabar rapor merah sejumlah calon menteri, Muhaimin mengumumkan tidak bersedia menjadi pembantu Jokowi di kabinet.

Melalui akun Twitter pribadinya @MuhaiminIskndr, Muhaimin keberatan jika menduduki jabatan ganda menjadi Ketua Umum PKB dan Menteri. “Kayaknya aku lebih memilih konsentrasi jadi ketua umum PKB, karena memang lebih baik tidak merangkap dengan jabatan menteri. Mohon dukungan,” cuitnya.

2. RICHARD JOOST LINO 

Nama lain yang menolak menjadi menteri adalah Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino. Karena itu dia tak mempermasalahkan ketika nanti ada yang tak setuju dengan pencalonannya sebagai menteri. "Saya juga gak mau jadi menteri kok," kata Lino di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2014.

Lino sempat digadang-gadang menjadi kandidat Menteri Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup. Lino disebut bersaing dengan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Tedjo Edhy Purdijatno dan Direktur Sumber Daya Perikanan dan Aquakultur Organisasi Pangan Dunia (FAO) Indroyono Soesilo.

3. ABDULLAH MAKHMUD HENDROPRIYONO

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Purnawirawan Abdullah Makhmud Hendropriyono mengatakan tak pantas jika disebut masuk dalam bursa calon menteri pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla. Dia beralasan umurnya sudah tak pantas menduduki jabatan menteri.

"Masak umur 70 tahun begini jadi menteri, emang (Jokowi) mau?" kata Hendropriyono kepada wartawan di Markas Komando Pasukan Pengamanan Presiden, Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2014. Namanya disebut masuk bursa Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Dia akan bersaing dengan sesama purnawirawan jenderal, yakni Luhut Binsar Panjaitan, Ryamizard Ryacudu, dan Fachrul Razi. - Tempo

Selengkapnya

Kabinet Trisakti Jokowi Tidak Mudah Diwujudkan

Mewujudkan Kabinet Trisakti dan Nawacita ‎di pemerintahan Jokowi-JK diyakini tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Untuk wujudkan Kabinet Trisakti akan ada banyak rintangan dan tantangan, termasuk juga seperti halnya menyusun komposisi kabinet.

"Jokowi harus secara cermat memilih para menterinya yang memahami Trisakti Bung Karno. Calon menteri yang memahami Trisakti Bung Karno tersebut harus memiliki track record yang bagus, bebas korupsi, kompeten dan punya integritas,"‎ kata Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Tedy Noviady Ginting, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/10).

Menurutnya, bila menteri kabinet Jokowi-JK tidak memahami Trisakti Bung Karno, maka bisa dipastikan pemerintahan Jokowi-JK juga akan gagal mewujudkan Nawacita.

Bahkan, bila calon menteri kabinet Jokowi-JK berasal dari kalangan neoliberal, maka ini sama saja dengan proses de-Soekarnoisasi.

"Untuk itu, kami mengingatkan kembali Presiden Jokowi untuk tetap konsisten menjalankan Trisakti Bung Karno, termasuk dalam memilih menteri kabinet Jokowi-JK," ujarnya.

Sebelumnya, peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng menuturkan, Jokowi-JK tidak boleh memilih orang-orang yang memiliki rekam jejak alias track record buruk.

"Publik mengetahui persis track record orang yang berperan dalam penghancuran industri nasional dan memberi kontribusi besar terhadap dominasi perusahaan otomotif asing di Indonesia," ujarnya.

Menurut Salamudin,kabinet Jokowi tidak semata-mata harus bebas dari korupsi, melainkan multak berisikan orang orang yang memiliki komitmen besar untuk menjalankan agenda kerakyatan dan melepaskan dirinya sama sekali dari rezim neoliberal dan tekanan rezim internasional.

Sumber:Suara Pembaruan
Selengkapnya

Presiden Joko Widodo di-bully Politikus Demokrat

Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan angkat bicara soal batalnya Presiden Jokowi umumkan kabinet di Tanjung Priok semalam. Menurut dia, banyak hal yang dilakukan Jokowi sangat membingungkan rakyat.

Ramadhan mempertanyakan kenapa harus mengumumkan kabinet di Tanjung Priok bukan di Istana saja. Padahal, acara tersebut memakan banyak biaya.

"Dana Rp 700 juta bikin panggung dan acara di Pelabuhan, sayang kan? Pembatalan pengumuman ini awal indikasi buruk pemerintah Jokowi. Sudah dana mahal, dikumpul setelah ada memo Dirut Pelindo II, bikin semua makin aneh," ujar Ramadhan dalam pesan singkat, Kamis (23/10).

Dia menilai, apa yang dilakukan Jokowi ini sangat aneh. Sebab, di satu sisi Jokowi ingin hemat, namun kenyataannya justru banyak membuat acara yang menghamburkan uang. Misalnya, pesta rakyat di Monas setelah Jokowi-JK dilantik.

"Paradoks. Ironis. Anomali. Ambigu. Katanya mau bangun negeri dengan penghematan, tapi nyatanya hambur-hambur dana pesta di Monas dan di pelantikan mahal Kabinet di Tanjung Priok yang kemudian batal pula," terang dia.

Mantan wakil ketua komisi I DPR ini juga menyindir pidato pertama Jokowi sebagai presiden. Jokowi meminta agar seluruh lembaga langsung bekerja, namun kata Ramadhan, justru Jokowi sendiri yang menunda bekerja.

"Katanya segera kerja kerja kerja, nyatanya tunda, tunda, tunda. Media harus kritisi semua keanehan ini. Supaya ada perbaikan," pungkasnya.

Belum punya kabinet, ekonom sindir pemerintahan Jokowi vakum

Ketidakjelasan kepastian Presiden Joko Widodo mengumumkan struktur kabinet dan menteri-menteri membuat tampuk kepemimpinan di setiap kementerian kosong. Padahal presiden yang akrab disapa Jokowi ini sudah berjanji untuk ngebut sejak hari pertama pemerintahannya.

Ekonom Senior Bank Mandiri, Destry Damayanti melihat roda pemerintahan tidak berjalan maksimal selama tiga hari terakhir. "Kalau kayak gini kan sama saja vakum," ujar Destry di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (23/10).

Diakuinya, kondisi ini berdampak pada stabilitas pasar yang sejauh ini sudah positif. Dia mengaku, pasar dan pelaku ekonomi memiliki ekspektasi atau harapan yang terlalu berlebih pada figur Jokowi.

Dengan kosongnya kabinet selama tiga hari ini membuat ekspektasi pasar kembali menurun. "Market jadi mikir. Karena market sudah ekspektasi banget. Apalagi beliau kan bilang 'kerja, kerja, kerja'," tegas Destri.

Dia menduga, lamanya Jokowi memilih menteri karena masih mencari sosok profesional khususnya untuk menggawangi bidang ekonomi. Namun, tidak menutup kemungkinan, hal itu justru membuat pasar bergejolak. "Market jadi khawatir juga ya adanya ini," terangnya.- Merdeka
Selengkapnya