Jokowi Resmikan Tol Cipali Cikopo-Palimanan

Jokowi Resmikan Jalan Tol Cipali Cikopo-Palimanan Terpanjang di IndonesiaPresiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan beroperasinya Jalan Tol Cikopo-Palimanan pada Sabtu, 13 Juni 2015, pagi ini. Tol sepanjang 116 Km ini menjadi ruas tol terpanjang di Trans Jawa dan Indonesia. Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 08.55 WIB menggunakan Helikopter Super Puma.

Jokowi tampak rapi dengan kemeja lengan panjang warna hijau dan langsung disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang pagi itu menggunakan kemeja putih lengkap dengan topi berlogo PUPR. Jalan tol sepanjang 116,75 kilometer ini merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia dan merupakan bagian dari sistem jalan tol Trans Jawa. Jalan Tol Cikopo-Palimanan melintasi 5 kabupaten di Jawa Barat yaitu Kabupaten Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon.‎

Jalan Tol Cikopo – Palimanan dibiayai dengan Skema Private Public Partnership (PPP) alias Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan serta mendorong pengembangan kawasan pendukung di wilayah Jawa Barat.‎ Masa konsesi pengusahaan Jalan Tol Cikopo – Palimanan yaitu 35 tahun terhitung sejak Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Tanggal 21 Juli 2006. Selama masa konsesi, PT Lintas Marga Sedaya wajib melakukan pengoperasian dan pemeliharaan sesuai dengan standar pelayanan minimal jalan tol.‎

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan pemberian potongan alias diskon tarif jalan tol pada H-10 dan H+5 kepada pengguna jasa tol selama musim mudik. "Penurunan tarif tol sebesar 25%-35%," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan beroperasinya jalan Tol Gempol-Pandaan sepanjang 13 Km, di Pasuruan, Jawa Timur, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat (12/6/2015).

Dengan penurunan tarif ini, diharapkan bisa menarik minat pengguna mobil untuk melawati jalan tol. Sehingga, volume kendaraan di jalan raya yang bukan tol diharapkan lebih rendah sehingga lebih lengang. ‎Tarif seluruh jalan tol selama musim mudik Lebaran 2015 akan didiskon 25%-35% dari tarif normal. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh tol yang dikelola swasta dan BUMN PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Diskon 25% untuk tarif tol yang dikelola swasta dan diskon 35% berlaku untuk tol-tol yang dikelola PT Jasa Marga.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kebijakan ini merupakan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Mulai H-10 sampai H+5 akan diberikan diskon untuk semua ruas tol‎. Besarnya 25%-35%," ujar Basuki dihubungi detikFinance. - detik


Selengkapnya

Jokowi tak akan Keluarkan Perppu Pilkada

Jokowi tak akan Keluarkan Perppu PilkadaKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait masih adanya calon tunggal untuk Pilkada Serentak 2015. "Tidak, Presiden tidak berkenan mengeluarkan Perppu," kata Husni Kamil Malik di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu (5/8).

Pihaknya turut serta menghadiri rapat konsultasi antara Presiden, Wakil Presiden dengan para pimpinan Lembaga Negara di Istana Bogor. Dia mengatakan pada kesempatan itu pihaknya menyampaikan hasil rapat koordinasi pagi ini antara KPU dengan Bawaslu dan DKPP, di mana hasilnya merupakan salah satu respon atas perkembangan terakhir pelaksanaan Pilkada Serentak 2015.

"Proses pelaksanaan pendaftaran telah ditutup 3 Agustus 2015 dan kemudian menyisakan 7 kabupaten/kota yang pendaftarannya hanya diikuti oleh 1 pasangan calon sebagaimana ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2015 pendaftaran itu harus sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 pasangan calon, tidak ada pengaturan yang lain prinsipnya secara umum UU tersebut menyatakan harus dilakukan pemilihan," paparnya.

Karena itu, pihaknya menyadari ada diskursus di mana untuk mengatur hal itu, jalan keluar salah satunya adalah mengeluarkan Perppu. Dalam pembahasan rapat koordinasi pada Rabu pagi tersebut kemudian, kata Husni, ada dua kesimpulan yang dibuat yakni KPU tidak memiliki ruang untuk inisiatif mengubah peraturannya dengan sendiri. "Yang kedua, penting ada Perppu jika kemudian tidak ada jalan keluar lain," ucapnya.

Tapi kata dia, dari diskusi yang dilakukan kemudian, yang juga disampaikan dalam rapat konsultasi di hadapan Presiden maka ada tinggal satu solusi di mana apabila ada dorongan dari luar baik itu aturan perundang-undangan setingkat (bisa berupa) Perppu atau kebetulan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 kemudian UU Nomor 8 Tahun 2015 maka masih ada kewenangan Bawaslu.

Dalam UU tersebut disebutkan Bawaslu memiliki satu kewenangan yang dapat mengubah satu kebijakan yang telah diambil oleh KPU. "Kewenangan itu dalam bentuk rekomendasi," imbuhnya. Karena itu, pihaknya menanyakan kepada Bawaslu dan dikonfirmasi lagi ketika pertemuan dengan Presiden bahwa Bawaslu akan merespon dengan mengeluarkan rekomendasi.

Husni menambahkan, setelah nanti rekomendasi itu dikeluarkan maka kemudian KPU akan meresponnya dan melakukan hal-hal yang menjadi catatan Bawaslu. "Nah inilah jalan keluar sementara, dan untuk diketahui bersama bahwa Presiden tidak berkenan mengeluarkan perppu," tukasnya. - republika
Selengkapnya

Presiden Jokowi Lantik Enam Menteri Baru

Presiden Jokowi Lantik Enam Menteri Baru reshuffle kabinetLima dari keenam menteri yang akan diganti semalam telah dipanggil Presiden dan Wakil Presiden pada pukul 19.00 WIB, atau 30 menit seusai pertemuan antara Jokowi dan JK di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik enam menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Kerja, Rabu (12/8/2015). Mereka dilantik setelah pelantikan Rano Karno sebagai Gubernur Banten di Istana Negara, Jakarta. Keenam menteri yang dilantik itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Luhut akan merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang ia jabat sebelumnya.

Ekonom Rizal Ramli dilantik sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Rizal menggantikan posisi Indroyono Soesilo. Selanjutnya, Thomas Trikasih Lembong dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Sementara Sofjan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian, dilantik sebagai Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago. Adapun mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dilantik sebagai Menko Perekonomian. Kemudian, Pramono Anung, politisi PDI-P, dilantik menjadi Sekretaris Kabinet.

Pramono menggantikan posisi Andi Widjajanto. Proses pelantikan diawali pembacaan surat keputusan presiden tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan menteri. Penetapan keenam menteri baru itu diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang pergantian beberapa menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 dan Keppres Nomor 80/P Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Kabinet.

Dua aturan ini berisi pemberhentian atas Tedjo Edhi Purdijatno sebagai Menko Politik, Hukum, dan Keamanan; Sofyan Djalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian; Andrinof Chaniago sebagai Kepala Bappenas; Indroyono Soesilo sebagai Menko Kemaritiman; Rachmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan; dan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet. Aturan itu juga berisi pengangkatan terhadap enam menteri baru yang dilantik hari ini.
Selengkapnya

Presiden Jokowi Dinilai Kekanak-kanakan

Sindir SBY, Jokowi Dinilai Kekanak-kanakanPresiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saling sindir atas kebijakan masing-masing. Di Twitter pribadinya, SBY kerap melontarkan sindiran atas kebijakan yang dikeluarkan Jokowi. Sementara, Jokowi kemarin juga tak secara langsung menyindir kebijakan SBY yang lambat.

Pengamat Politik Said Salahudin mengatakan, kritik yang dilakukan oleh SBY kepada Jokowi adalah hal yang wajar. "Kalau SBY itu bicara sebagai ketum partai berhak memberikan kritikan. Seperti Megawati saat itu juga mengkritik kebijakan SBY saat masih menjadi Presiden," kata Said ketika dihubungi VIVA.co.id, Kamis, 10 September 2015.

Sebab, kritik dari luar pemerintahan ke pemerintah adalah hal yang wajar. "Saya tidak melihat hal yang salah atas kritikan itu. Dia punya tanggung jawab moril sebagai ketum partai," ujarnya. Namun, hal yang aneh jika Presiden Jokowi justru mengkritik atau menyindir seorang mantan Presiden. "Kalau Presiden mengkritik mantan Presiden itu tidak tepat," kata Said.

Menurut dia, sikap Jokowi yang berganti mengkritik SBY adalah sebuah tindakan kekanak-kanakan. "Masalahnya Jokowi kekanak-kanakan, malah dia ingin kritik balik, seperti tidak senang menerima kritik, dia seperti marah," ujarnya. Namun, berbeda jika Jokowi mengkritik kebijakan sebuah partai politik yang dia anggap tak sesuai undang-undang. Bukan justru kebijakan mantan Presiden yang dia kritik.

Saling Sindir SBY-Jokowi - Pada Agustus lalu, SBY menyindir Jokowi melalui kuliah Twitter atau kultwit atas kebijakan Jokowi soal pasal penghinaan presiden. Melalui akun @SBYudhoyono, SBY menuliskan: "Pasal penghinaan, pencemaran nama baik dan tindakan tidak menyenangkan tetap ada 'karetnya', artinya ada unsur subjektivitas," tulis SBY.

SBY kemudian mengungkapkan dalam twitter itu bahwa saat dia menjadi Presiden, dia banyak mendapat penghinaan, di mana fotonya diinjak-injak dan lainnya. Namun, kata dia, saat pemerintahan Jokowi hal itu tidak ada lagi. Kemudian, SBY menuliskan lagi, "Kesimpulan: demokrasi dan kebebasan penting, namun jangan lampaui batas. Demokrasi juga perlu tertib, tapi negara tak perlu represif"

Sementara, Jokowi berbalik menyindir SBY saat acara ground breaking proyek Light Rail Transit di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Jokowi menyebutkan dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) kala itu dan Direktur Utama PT. Adhi Karya, Kiswo Dharmawan sudah membahas proyek tersebut.

"Sekarang ketemu lagi, bertiga lagi, Pak dirut, Gubernur DKI, saya, ditambah menteri BUMN, tambah Gubernur Jawa Barat, ketemu, sepakat. Saya itu orangnya simpel, sudah siap semua? Saya tanya, tapi Perpres belum. Beri waktu saya dua hari. Kapan proyek dimulai? Langsung saya tanya. Ternyata hanya seminggu langsung dimulai," kata Jokowi. Padahal, proyek ini sudah dibahas tiga tahun lalu saat SBY masih menjabat sebagai Presiden dan Jokowi saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta. - VIVA -
Selengkapnya