Teguran Jokowi dan JK untuk Rizal Ramli

Teguran Jokowi dan Peringatan JK untuk Rizal RamliRizal Ramli selama ini dikenal sebagai sosok yang kerap mengkritik pemerintah. Kini saat di dalam pemerintahan pun Rizal melontarkan kritik terhadap sejumlah program pemerintah.

Kontan saja manuver Rizal Ramli menuai teguran dari Presiden Joko Widodo. Jokowi menegur Rizal Ramli yang mengkritik program pemerintah membeli pesawat baru untuk Garuda Indonesia.

"Presiden juga waktu itu sudah menegur menelepon Pak Rizal Ramli waktu itu mempermasalahkan soal pengadaan soal pesawat. Itu kan baru LoI, penandatanganannya terlalu jauh. Dan Pihak Garuda sudah menjelaskan itu," kata anggota tim komunikasi presiden, Teten Masduki di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2015) malam.

Jokowi pada dasarnya, kata Teten, bukannya anti dalam kritik. Namun tak sepantasnya kritik keras ke internal pemerintah itu dilontarkan ke publik.

"Tapi tidak elok jika disampaikan lewat media, kan bisa bertemu, kegaduhan seperti itu kurang bagus," lanjut Teten.

Tak hanya menuai teguran dari Presiden Jokowi. Kritik keras Rizal Ramli ke internal pemerintah juga menuai peringatan keras dari JK. JK meminta Rizal Ramli memahami terlebih dahulu kalimat yang hendak dilontarkan.

JK mengingatkan Rizal Ramli yang mengatakan akan mengevaluasi kembali pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt karena masih ada tambahan 7 ribu megawatt yang belum terbangun pada periode pemerintah sebelumnya. JK pun mengingatkan Rizal bahwa menteri seharusnya bekerja bukan menganalisa tugas yang diberikan.

"Ya setiap kali dievaluasi, tapi begini, tentu sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang," kata JK usai berpidato di Hari Konstitusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Lalu apa akhir kisah kontroversi Menko Kemaritiman Rizal Ramli?(van/try) - Detik
Selengkapnya

Pidato JokoWi Hari Kemerdekaan Indonesia

Pidato Kenegaraan Joko Widodo, Sambut HUT Kemerdekaan IndonesiaPIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIADALAM RANGKA HUT KE-70 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIADI DEPAN SIDANG BERSAMA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 Agustus 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,


Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz;
Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono;
Yang saya hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Hari ini di depan sidang yang terhormat, saya akan menyampaikan Pidato Kenegaraan pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Kita patut berterima kasih kepada para pendahulu kita, para pemimpin nasional, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Atas perjuangan dan kerja keras para pemimpin nasional tersebut, disertai dukungan sepenuh hati dari seluruh rakyat Indonesia, hari ini di saat kita memperingati 70 tahun Indonesia Merdeka, kita mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk melompat maju.

Persatuan Indonesia sudah kokoh, pendidikan rakyat semakin maju, dan peluang peserta didik untuk melakukan mobilitas sosial terbuka lebar. Saat ini, kita telah memiliki hampir 300 ribu sekolah, lebih dari dua juta guru, dan hampir 40 juta siswa, tidak termasuk Taman Kanak-Kanak yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.

Lebih dari itu, Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, adalah negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam hal berdemokrasi, kita telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia. Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi kita naik dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015. Kita juga memiliki pemilih muda yang kritis, dan bersemangat mengawal jalannya demokrasi dan pemerintahan.

Selain itu, saat ini Indonesia juga mempunyai jumlah kelas menengah yang signifikan dan akan terus bertambah seiring dengan bonus demografi yang sedang dan akan kita nikmati. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia juga mengalami lonjakan Produk Domestik Bruto, dari sekitar 1000 triliun rupiah, menjadi sekitar 10 ribu triliun rupiah dan menjadi kekuatan ke-16 ekonomi dunia. Kini Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara maju di Forum G-20.

Hadirin sekalian yang saya muliakan, - Selengkapnya : arrahmah.co.id
Selengkapnya

Presiden Jokowi Lantik Enam Menteri Baru

Presiden Jokowi Lantik Enam Menteri Baru reshuffle kabinetLima dari keenam menteri yang akan diganti semalam telah dipanggil Presiden dan Wakil Presiden pada pukul 19.00 WIB, atau 30 menit seusai pertemuan antara Jokowi dan JK di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik enam menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Kerja, Rabu (12/8/2015). Mereka dilantik setelah pelantikan Rano Karno sebagai Gubernur Banten di Istana Negara, Jakarta. Keenam menteri yang dilantik itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Luhut akan merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang ia jabat sebelumnya.

Ekonom Rizal Ramli dilantik sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Rizal menggantikan posisi Indroyono Soesilo. Selanjutnya, Thomas Trikasih Lembong dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Sementara Sofjan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian, dilantik sebagai Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago. Adapun mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dilantik sebagai Menko Perekonomian. Kemudian, Pramono Anung, politisi PDI-P, dilantik menjadi Sekretaris Kabinet.

Pramono menggantikan posisi Andi Widjajanto. Proses pelantikan diawali pembacaan surat keputusan presiden tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan menteri. Penetapan keenam menteri baru itu diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang pergantian beberapa menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 dan Keppres Nomor 80/P Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Kabinet.

Dua aturan ini berisi pemberhentian atas Tedjo Edhi Purdijatno sebagai Menko Politik, Hukum, dan Keamanan; Sofyan Djalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian; Andrinof Chaniago sebagai Kepala Bappenas; Indroyono Soesilo sebagai Menko Kemaritiman; Rachmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan; dan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet. Aturan itu juga berisi pengangkatan terhadap enam menteri baru yang dilantik hari ini.
Selengkapnya

Jokowi tak akan Keluarkan Perppu Pilkada

Jokowi tak akan Keluarkan Perppu PilkadaKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait masih adanya calon tunggal untuk Pilkada Serentak 2015.

"Tidak, Presiden tidak berkenan mengeluarkan Perppu," kata Husni Kamil Malik di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu (5/8).

Pihaknya turut serta menghadiri rapat konsultasi antara Presiden, Wakil Presiden dengan para pimpinan Lembaga Negara di Istana Bogor. Dia mengatakan pada kesempatan itu pihaknya menyampaikan hasil rapat koordinasi pagi ini antara KPU dengan Bawaslu dan DKPP, di mana hasilnya merupakan salah satu respon atas perkembangan terakhir pelaksanaan Pilkada Serentak 2015.

"Proses pelaksanaan pendaftaran telah ditutup 3 Agustus 2015 dan kemudian menyisakan 7 kabupaten/kota yang pendaftarannya hanya diikuti oleh 1 pasangan calon sebagaimana ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2015 pendaftaran itu harus sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 pasangan calon, tidak ada pengaturan yang lain prinsipnya secara umum UU tersebut menyatakan harus dilakukan pemilihan," paparnya.

Karena itu, pihaknya menyadari ada diskursus di mana untuk mengatur hal itu, jalan keluar salah satunya adalah mengeluarkan Perppu. Dalam pembahasan rapat koordinasi pada Rabu pagi tersebut kemudian, kata Husni, ada dua kesimpulan yang dibuat yakni KPU tidak memiliki ruang untuk inisiatif mengubah peraturannya dengan sendiri. "Yang kedua, penting ada Perppu jika kemudian tidak ada jalan keluar lain," ucapnya.

Tapi kata dia, dari diskusi yang dilakukan kemudian, yang juga disampaikan dalam rapat konsultasi di hadapan Presiden maka ada tinggal satu solusi di mana apabila ada dorongan dari luar baik itu aturan perundang-undangan setingkat (bisa berupa) Perppu atau kebetulan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 kemudian UU Nomor 8 Tahun 2015 maka masih ada kewenangan Bawaslu.

Dalam UU tersebut disebutkan Bawaslu memiliki satu kewenangan yang dapat mengubah satu kebijakan yang telah diambil oleh KPU. "Kewenangan itu dalam bentuk rekomendasi," imbuhnya. Karena itu, pihaknya menanyakan kepada Bawaslu dan dikonfirmasi lagi ketika pertemuan dengan Presiden bahwa Bawaslu akan merespon dengan mengeluarkan rekomendasi.

Husni menambahkan, setelah nanti rekomendasi itu dikeluarkan maka kemudian KPU akan meresponnya dan melakukan hal-hal yang menjadi catatan Bawaslu. "Nah inilah jalan keluar sementara, dan untuk diketahui bersama bahwa Presiden tidak berkenan mengeluarkan perppu," tukasnya. - republika
Selengkapnya

Jokowi Mengenai Pasal Penghinaan Presiden

Jokowi dan Pasal Penghinaan PresidenPasal Penghinaan Presiden dihapuskan Mahkamah Konstitusi (MK) karena sangat membahayakan bagi demokrasi. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengusulkan pasal itu ke DPR untuk dihidupkan lagi dalam RUU KUHP.

"Kalau saya pribadi, sejak wali kota, gubernur, presiden, itu yang namanya diejek, dicemooh, dicaci, dihina, sudah makanan sehari hari. Dan sebetulnya yang seperti itu bisa di... kalau saya mau bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan. Bisa ribuan kalau begitu, kalau saya mau," kata Jokowi kepada wartawan di Pluit, Jakarta Utara, Selasa (4/8/2015).

Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP yang disodorkan Presiden Jokowi ke DPR berbunyi:

Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV

Ruang lingkup Penghinaan Presiden diperluas lewat RUU KUHP Pasal 264:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

"Tapi hingga detik ini hal tersebut tidak saya lakukan. Tapi apapun negara kita ini bangsa yang penuh kesantunan," ucap Jokowi.

Pasal itu di UU KUHP sudah dihapus oleh MK pada tahun 2006. Tidak hanya menghapus Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP, MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR menghapus norma itu dari RUU KUHP.

"Tapi masalah kedua, masalah kedua ini tentang pasal penghinaan, ini kan masih rancangan, usulan rancangan kepada dewan," ujar Jokowi.

"Kalau saya lihat di situ sebetulnya itu untuk memproteksi orang-orang yang kritis, yang ingin melakukan pengawasan untuk tidak dibawa ke pasal karet, jangan dibalik-balik. Itu justru memproteksi. Jadi yang ingin mengkritisi memberi pengawasan koreksi silakan, jangan sampai nanti ada yang membawa ke pasal karet," sambung Jokowi.

Jokowi menyatakan pasal tersebut tidak hanya akan berlaku bagi dirinya, tetapi juga untuk presiden siapa pun.

"Inikan urusan presiden sebagai simbol negara, bukan pasalnya saja. Nanti digunakan untum presideb berikutnya. Kalau saya pribadi seperti yang saya sampaikan, itu makanan sehari hari," cetus Jokowi.
Selengkapnya