PM Australia Tony Abbott Telepon Jokowi

PM Australia Kembali Telepon Jokowi Terkait Terpidana Mati
Perdana Menteri Tony Abbott menelepon Presiden Joko Widodo, Rabu (25/2/2015) malam, untuk kembali memohon pembatalan eksekusi terhadap terpidana mati "Bali Nine", yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Dalam pembicaraan itu, PM Abbott mengemukakan harapannya agar pelaksanaan eksekusi tidak dilanjutkan, mengingat rehabilitasi yang telah dijalani oleh kedua terpidana penyelundup narkoba ini.

Nasib kedua orang ini dalam beberapa pekan terakhir memicu friksi antara kedua negara. Namun, menurut sumber ABC, dalam pembicaraan telepon itu, kedua pemimpin sepakat menjaga hubungan bilateral.

Namun, PM Abbott tidak bersedia mengungkap rincian pembicaraan keduanya.

"Namun, saya bisa nyatakan bahwa Pak Presiden sangat memahami posisi Australia dan saya pikir dia sangat hati-hati mempertimbangkan posisi Indonesia," katanya.

"Saya tidak ingin membangun harapan yang nantinya tidak menjadi kenyataan," ujar PM Abbott. "Saya tidak ingin mengomentari Indonesia atau sahabat saya, Presiden Jokowi."

"Namun, saya bisa pastikan bahwa saya telah bicara untuk kepentingan Australia dan nilai-nilai Australia. Saya juga harus menghormati dan menjaga persahabatan dan salah satu sahabat terbaik Australia adalah Indonesia," tutur PM Abbott, Kamis pagi.

Ia menambahkan bahwa pembicaraan telepon ini merupakan isyarat positif bagi kuatnya hubungan Australia dan Indonesia.

Presiden Jokowi sebelumnya mengungkapkan ia juga telah berbicara dengan pemimpin Perancis, Brasil, dan Belanda terkait warga negara mereka yang terancam hukuman mati di Indonesia. Sumber : Australia Plus ABC
Selengkapnya

Abbott Telepon Jokowi RI-Australia Tegang

RI-Australia Tegang, Abbott Telepon Jokowi Sore Ini
Hubungan Australia dan Indonesia kembali memburuk seiring rencana teguh pemerintah Jokowi mengeksekusi terpidana mati kasus anggota Bali Nine asal Negeri Kanguru, yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Di tengah ketegangan kedua negara, Presiden Jokowi mengatakan Perdana Menteri Australia Tony Abbott bakal menghubunginya hari ini. “Jam 17.00 WIB Abbott mau telepon. Enggak tau apa yang mau dibicarakan. Tunggu saja,” kata Jokowi usai makan siang di sebuah rumah makan di Sunter, Jakarta Utara, Rabu (25/2).

Soal eksekusi mati ini, Abbott belum pernah secara langsung menelepon Jokowi. Namun Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop sempat menelepon Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengklarifikasi ucapan kontroversial Abbott yang mengaitkan bantuan Australia untuk tsunami Aceh dengan kepantasan Indonesia membalas budi dengan membebaskan Sukumaran dan Chan yang bakal dieksekusi mati dalam waktu dekat.

“Sudah telepon ke Pak Wapres. (Bishop) menjelaskan maksud Abbott bukan itu,” kata Jokowi Jumat pekan lalu (20/2).

JK lantas menjelaskan, Bishop menyatakan telah terjadi salah paham atas ucapan Abbott. “Dia (Bishop) mengatakan sejak dulu hubungan Indonesia dan Australia bagus, termasuk pada waktu tsunami, partisipasi Australia baik. Maksudnya Australia mau melanjutkan kerjasama itu, baik di bidang ekonomi, pertahanan, dan sama-sama memeranginya,” ujar JK.

Sukumaran dan Chan tertangkap bersama tujuh orang lainnya di Bali pada 17 April2005 ketika berupaya menyelundupkan 8,2 kilogram heroin. Chan disebut sebagai ‘Godfather’ kelompok Bali Nine. Grasi mereka ditolak Jokowi Januari 2015.

Pemerintah dan publik Australia marah atas vonis mati terhadap keduanya karena di saat yang sama, penyelundup heroin asal Indonesia yang kini mendekam di tahanan Australia, Kristito Mandagi, dapat mengajukan pembebasan bersyarat.

Kristito ditangkap ketika berupaya menyelundupkan heroin dari Indonesia ke Australia. Menurut media Australia, Sydney Morning Herald, heroin yang dicoba diselundupkan Kristito bahkan berjumlah lebih besar, yakni 390 kilogram.

Kristito, Saud Siregar, dan Ismunandar yang merupakan kapten, kepala, dan teknisi Kapal Uniana membawa 390 kg paket dan sepucuk pistol Glock ke pantai dekat Pelabuhan Macquairie, New South Wales, Australia, pada 1998.

Paket 390 kilogram itu diselundupkan dalam 31 tas olahraga, dan merupakan kasus penyelundupan terbesar yang berhasil digagalkan Australia. Barang yang diselundupkan ialah heroin murni senilai US$ 400-600 juta. Penyelundupan disebut rapi dan terencana karena diangkut dengan Kapal Uniana yang telah dimodifikasi khusus dengan tangki bahan bakar jarak jauh.

Meski demikian, nasib penyelundup asal Indonesia itu lebih baik, sebab mereka diperbolehkan pemerintah Australia untuk mengajukan pembebasan bersyarat dalam beberapa tahun mendatang sementara Chan dan Sukumaran akan menghadapi eksekusi mati di Indonesia. Untuk diketahui, Australia termasuk negara yang kini tak lagi menerapkan hukuman mati. (CNN)
Selengkapnya

Badrodin Haiti Menggantikan Budi Gunawan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti menggantikan Komjen Pol Budi Gunawan untuk dicalonkan sebagai Kapolri. Jokowi mengatakan, keputusan tersebut diambil mengingat pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menimbulkan polemik di masyarakat.

"Mengingat bahwa pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Untuk menciptakan ketenangan dan kebutuhan kepolisian, maka segera dipimpin oleh seorang Kapolri definitif. Kami mengusulkan calon baru Badrodin Haiti," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Kendati tidak menjadi Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan tetap diminta untuk terus memperbaiki institusi Polri di mata masyarakat. "Agar semakin baik di masyarakat dengan jabatan apa pun yang nanti diamanatkan kepadanya," tuturnya.
Selengkapnya

Abraham Samad dan Bambang Widjojanto

Hentikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto
Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/2/2015) siang, Jokowi mengatakan bahwa pemberhentian kedua pimpinan KPK itu terkait dengan masalah hukum masing-masing. Abraham menjadi tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Adapun Bambang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan perintah pemberian keterangan palsu oleh saksi dalam sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kotawaringin Barat. Ada satu lagi posisi pimpinan yang kosong di KPK setelah masa jabatan Busyro Muqoddas berakhir pada akhir tahun lalu.

"Karena adanya masalah hukum pada dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Saudara Abraham Samad dan Saudara Bambang Widjojanto, serta satu kekosongan pimpinan KPK, maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya akan mengeluarkan keputusan presiden tentang pemberhentian sementara dua pimpinan KPK," kata Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi menunjuk tiga orang untuk menjadi pimpinan sementara KPK. Ketiga orang tersebut adalah Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi SP. - Kompas
Selengkapnya

Mega Tak Teguran dan Calon Kapolri Jokowi

Presiden Joko Widodo menyebut Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah mengajukan enam nama calon kepala Polri untuk menggantikan pencalonan Komjen Budi Gunawan.

"Kalau yang dari Kompolnas, ada enam," kata Jokowi setelah membuka Munas II Partai Hanura di Solo, Jateng, Jumat (13/2/2015) malam, dikutip dari Antara.

Namun, ia mengaku belum menerima secara resmi pengajuan keenam nama itu dari Kompolnas. Jokowi bahkan mengaku hanya baru mengetahui jumlah nama calon kepala Polri yang akan diajukan oleh Kompolnas melalui media. "Itu belum sampai ke saya. Saya hanya baca di koran," ujarnya.

Sebelumnya, beberapa hari lalu, Kompolnas diundang ke Istana terkait pengajuan nama calon kepala Polri kepada Presiden. Namun, sayangnya, Kompolnas belum bertemu langsung dengan Presiden Jokowi dan ditemui oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Presiden sendiri menyatakan akan memutuskan nasib calon kepala Polri secepatnya. "Secepatnya, pokoknya secepatnya. Nanti dilihat saja," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga membantah ada tekanan dari PDI-P untuk segera melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri. "Tekanan apa, tiap hari lho saya ketemu Bu Mega. Ada-ada saja," katanya.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi membuka acara Musyawarah Nasional II Partai Hati Nurani Rakyat di Solo, Jumat malam, 13 Februari 2015. Dalam acara tersebut, Jokowi duduk bersebelahan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Mereka datang bersama-sama dalam acara yang digelar di Diamond Convention Center tersebut. Megawati duduk dengan diapit oleh Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sudah lebih dulu tiba di lokasi. Acara pembukaan Munas langsung dimulai begitu presiden duduk di kursi yang telah disediakan.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sepanjang acara, Jokowi dan Megawati terlihat menyimak sambutan serta pemaparan dari Ketua Umum Hanura Wiranto. Tidak terlihat obrolan di antara keduanya. Ganjar yang duduk di sebelah kanan Megawati juga lebih banyak diam.

Namun, saat acara hiburan berupa sendratari, Jokowi dan Megawati terlihat sempat berbisik-bisik. Jari Megawati sempat menunjuk ke arah panggung utama. Saat acara selesai, Jokowi dan Megawati juga keluar bersama-sama. Bahkan, Megawati sempat berhenti menunggu saat Jokowi meladeni wawancara dengan media.

Setelah itu, mereka keluar dari gedung pertemuan bersama-sama dan mengendarai mobil yang berbeda. Saat ditanya, Jokowi membantah bahwa hubungannya dengan Megawati renggang. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, selama ini komunikasi antara dia dengan pentolan partai banteng itu masih tetap terjaga dengan baik. "Tiap hari ketemu," kata Jokowi, mengklaim.

Sebelumnya tersiar kabar hubungan kedua tokoh itu menegang lantaran Jokowi tidak juga melantik Budi sebagai Kepala Polri meski sudah disetujui DPR. Jokowi menunda pelantikan Budi lantaran mendapat tekanan publik lantaran predikat Budi sebagai tersangka di Komisi pemberantasan Korupsi dalam kasus gratifikasi dan suap di Mabes Polri selama 2006-2010.

Budi calon tunggal pilihan Jokowi. Namun, Ketua Tim Sembilan Syafii Maarif pernah membisikkan sebenarnya Budi bukan pilihan Jokowi, melainkan kemauan orang paling berpengaruh di PDI Perjuangan. Meski Syafii tak menyebut nama, namun telunjuk mengarah ke Megawati. Apalagi Megawati memiliki kedekatan dengan Budi. Saat menjadi presiden (2001-2004), Budi ajudan Megawati.
Selengkapnya