Jokowi Undercover - Bambang Tri Mulyono

Download Gratis Buku Jokowi Undercover - Penulis Bambang Tri MulyonoBambang Tri Mulyono (45 tahun), penulis buku berjudul ‘Jokowi Undercover’ ditangkap Bareskrim Mabes Polri dan Polda Jawa Tengah. Warga asal Kabupaten Blora itu ditangkap atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah menyangkut nama Presiden Joko Widodo dalam isi bukunya. Bambang Tri ditangkap pada Jumat kemarin, 30 Desember 2016, sekira pukul 09.00 WIB. Sebelum ditangkap, ia sempat menjalani pemanggilan dan pemeriksaan di Kantor Polsek Tunjungan, Blora, lalu dibawa ke Polres Blora dan selanjutnya dibawa kantor Polda Jawa Tengah di Semarang.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Djarod Padakova membenarkan ihwal ditangkapnya warga Blora selaku penulis buku Jokowi Undercover tersebut. "Telah dibawa ke Jakarta oleh tim Bareskirm Polri, kemarin sore, naik pesawat pukul 19.00 WIB," kata Djarod, Sabtu 31 Desember 2016. Djarod menyatakan kasus yang menjerat Bambang Tri kini ditangani langsung oleh Mabes Polri. "Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan oleh Mabes Polri," tambah Djarod.

Penangkapan terhadap Bambang Tri bermula dari laporan warga bernama Michael Bimo yang merasa difitnah dalam buku berjudul Jokowi Undercover. Laporan Michael ke Bareskrim Polri dilakukan oleh kuasa hukumnya Lina Novita pada Sabtu, 24 Desember 2016 dengan nomor laporan LP/1272/XII/2016/Bareskrim. Pelaporan terhadap Bambang Tri bermula, setelah kegiatan bedah buku tersebut digelar di Pendopo Kacamatan Muntilan, Kabupaten Magelang pada Selasa lalu, 20 Desember 2016.

Buku bejudul 'Jokowi Undercover-Melacak Jejak Sang Pemalsu Jatidiri-Prolog Revolusi Kembali ke UUD 45 Naskah Asli'. Isi buku yang ditulis memang lebih banyak mengulas tentang riwayat keluarga Presiden Joko Widodo yang dikaitkan dengan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI). Michael Bimo, selaku pihak pelapor merasa difitnah dalam isi buku tersebut. Di mana, dalam halaman 153 Bambang menulis bahwa Ia saudara kandung Jokowi. Tertulis juga bahwa Jokowi bukan sebagai anak kandung dari Ibu Sudjiatmi. - VivaNews

#Lihat pula : Profil Bambang Tri Mulyono Penulis Buku Jokowi Undercover
Selengkapnya

Jan Ethes Srinarendra Cucu Presiden Jokowi

Jan Ethes Srinarendra Cucu Presiden JokowiJan Ethes Srinarendra lahir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah pada 10 Maret yang lalu melalui operasi sesar. Jan lahir dengan panjang 48,5 cm dan berat 3,09 kg.

Cucu pertama Presiden Jokowi, Jan Ethes Srinarendra, hari ini diperbolehkan pulang dari RS PKU Muhammadiyah Solo, setelah 5 hari berada di rumah sakit tersebut semenjak dilahirkan. Demikian juga dengan ibunya, Selvi Ananda, yang merupakan menantu Presiden.

Selvi keluar dari rumah sakit menggunakan kursi roda didampingi suaminya, Gibran Rakabuming Raka. Selvi didorong menuju mobil Kijang Innova yang membawanya pulang. Sedangkan Gibran menggunakan kendaraan lain menyusul di belakangnya. "Setelah ini istirahat di rumah," kata Gibran singkat.

Sedangkan bayi mereka tidak terlihat bersama mereka saat meninggalkan rumah sakit. Menurut informasi pihak internal, bayi Jan Athes Srinarendra dibawa pulang dengan keluar melalui pintu lain. Rombongan menuju rumah pribadi di kawasan Sumber, Solo. Gibran dan Selvi menempati rumah sendiri setelah menikah pada Juni 2015 lalu.

Selengkapnya

Jokowi Resmikan Tol Cipali Cikopo-Palimanan

Jokowi Resmikan Jalan Tol Cipali Cikopo-Palimanan Terpanjang di IndonesiaPresiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan beroperasinya Jalan Tol Cikopo-Palimanan pada Sabtu, 13 Juni 2015, pagi ini. Tol sepanjang 116 Km ini menjadi ruas tol terpanjang di Trans Jawa dan Indonesia. Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 08.55 WIB menggunakan Helikopter Super Puma.

Jokowi tampak rapi dengan kemeja lengan panjang warna hijau dan langsung disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang pagi itu menggunakan kemeja putih lengkap dengan topi berlogo PUPR. Jalan tol sepanjang 116,75 kilometer ini merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia dan merupakan bagian dari sistem jalan tol Trans Jawa. Jalan Tol Cikopo-Palimanan melintasi 5 kabupaten di Jawa Barat yaitu Kabupaten Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon.‎

Jalan Tol Cikopo – Palimanan dibiayai dengan Skema Private Public Partnership (PPP) alias Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan serta mendorong pengembangan kawasan pendukung di wilayah Jawa Barat.‎ Masa konsesi pengusahaan Jalan Tol Cikopo – Palimanan yaitu 35 tahun terhitung sejak Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Tanggal 21 Juli 2006. Selama masa konsesi, PT Lintas Marga Sedaya wajib melakukan pengoperasian dan pemeliharaan sesuai dengan standar pelayanan minimal jalan tol.‎

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan pemberian potongan alias diskon tarif jalan tol pada H-10 dan H+5 kepada pengguna jasa tol selama musim mudik. "Penurunan tarif tol sebesar 25%-35%," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan beroperasinya jalan Tol Gempol-Pandaan sepanjang 13 Km, di Pasuruan, Jawa Timur, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat (12/6/2015).

Dengan penurunan tarif ini, diharapkan bisa menarik minat pengguna mobil untuk melawati jalan tol. Sehingga, volume kendaraan di jalan raya yang bukan tol diharapkan lebih rendah sehingga lebih lengang. ‎Tarif seluruh jalan tol selama musim mudik Lebaran 2015 akan didiskon 25%-35% dari tarif normal. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh tol yang dikelola swasta dan BUMN PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Diskon 25% untuk tarif tol yang dikelola swasta dan diskon 35% berlaku untuk tol-tol yang dikelola PT Jasa Marga.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kebijakan ini merupakan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Mulai H-10 sampai H+5 akan diberikan diskon untuk semua ruas tol‎. Besarnya 25%-35%," ujar Basuki dihubungi detikFinance. - detik


Selengkapnya

Jokowi tak akan Keluarkan Perppu Pilkada

Jokowi tak akan Keluarkan Perppu PilkadaKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait masih adanya calon tunggal untuk Pilkada Serentak 2015. "Tidak, Presiden tidak berkenan mengeluarkan Perppu," kata Husni Kamil Malik di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu (5/8).

Pihaknya turut serta menghadiri rapat konsultasi antara Presiden, Wakil Presiden dengan para pimpinan Lembaga Negara di Istana Bogor. Dia mengatakan pada kesempatan itu pihaknya menyampaikan hasil rapat koordinasi pagi ini antara KPU dengan Bawaslu dan DKPP, di mana hasilnya merupakan salah satu respon atas perkembangan terakhir pelaksanaan Pilkada Serentak 2015.

"Proses pelaksanaan pendaftaran telah ditutup 3 Agustus 2015 dan kemudian menyisakan 7 kabupaten/kota yang pendaftarannya hanya diikuti oleh 1 pasangan calon sebagaimana ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2015 pendaftaran itu harus sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 pasangan calon, tidak ada pengaturan yang lain prinsipnya secara umum UU tersebut menyatakan harus dilakukan pemilihan," paparnya.

Karena itu, pihaknya menyadari ada diskursus di mana untuk mengatur hal itu, jalan keluar salah satunya adalah mengeluarkan Perppu. Dalam pembahasan rapat koordinasi pada Rabu pagi tersebut kemudian, kata Husni, ada dua kesimpulan yang dibuat yakni KPU tidak memiliki ruang untuk inisiatif mengubah peraturannya dengan sendiri. "Yang kedua, penting ada Perppu jika kemudian tidak ada jalan keluar lain," ucapnya.

Tapi kata dia, dari diskusi yang dilakukan kemudian, yang juga disampaikan dalam rapat konsultasi di hadapan Presiden maka ada tinggal satu solusi di mana apabila ada dorongan dari luar baik itu aturan perundang-undangan setingkat (bisa berupa) Perppu atau kebetulan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 kemudian UU Nomor 8 Tahun 2015 maka masih ada kewenangan Bawaslu.

Dalam UU tersebut disebutkan Bawaslu memiliki satu kewenangan yang dapat mengubah satu kebijakan yang telah diambil oleh KPU. "Kewenangan itu dalam bentuk rekomendasi," imbuhnya. Karena itu, pihaknya menanyakan kepada Bawaslu dan dikonfirmasi lagi ketika pertemuan dengan Presiden bahwa Bawaslu akan merespon dengan mengeluarkan rekomendasi.

Husni menambahkan, setelah nanti rekomendasi itu dikeluarkan maka kemudian KPU akan meresponnya dan melakukan hal-hal yang menjadi catatan Bawaslu. "Nah inilah jalan keluar sementara, dan untuk diketahui bersama bahwa Presiden tidak berkenan mengeluarkan perppu," tukasnya. - republika
Selengkapnya